Merdeka.com – Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat yang berasal dari APBN pada 2023 berpotensi turun. Kondisi ini seharusnya juga mempengaruhi Anggaran Dana Desa (ADD) dari APBD yang juga berpotensi turun karena besarannya mengikuti persentase minimal dana dari pusar. Namun Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani berkomitmen nilai ADD 2023 tetap seperti pada 2022.
“Dengan berbagai kondisi tantangan fiskal, Dana Desa tahun depan mungkin berpotensi turun. Tapi Pemkab Banyuwangi berkomitmen ADD tahun depan nilainya tetap, tidak ikut turun,” kata Ipuk saat Gesah Bareng Kepala Desa, di Balai Desa Purwoharjo, Kecamatan Purwoharjo, Kamis (18/8/2022).
Sambil lesehan, Bupati Ipuk memang rutin berdiskusi dengan kepala desa dalam program ‘Gesah Bareng’. Kali ini, Ipuk gesah bareng Kepala Desa dari Kecamatan Purwoharjo, Bangorejo, Gambiran, Tegalsari, Siliragung, dan Pesanggaran.
Ipuk menjelaskan terdapat isu krusial nasional pada 2023 yang mempengaruhi dana transfer dari pusat ke daerah yang mengurangi Dana Desa. Pertama, persiapan pemilihan umum serentak 2024, sehingga APBN akan mengalokasikan untuk masa persiapan tersebut. Demikian juga Pemkab Banyuwangi mengalokasikan anggaran sekitar Rp 100 miliar pada 2023 untuk tahapan persiapan Pemilu 2024.
Selain itu terdapat kebijakan pemerintah pusat yang dibebankan kepada daerah. Di antaranya anggaran untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sebelumnya dari pemerintah pusat, tahun depan dibebankan ke daerah.
Demikian juga untuk vaksinasi, dukungan vaksinasi dari Pemkab Banyuwangi kurang lebih Rp 5 miliar. Ada pula kebijakan pelayanan administrasi kependudukan. Untuk cetak blanko e-KTP yang awalnya dari pemerintah pusat kini dibebankan kepada pemerintah daerah. Untuk kebutuhan blangko e-KTP, KK, dan dokumen kependudukan lainnya Pemkab Banyuwangi menganggarkan sekitar Rp 5 miliar.
“Melihat kondisi global dan isu krusial 2023, kami Pemkab Banyuwangi tetap berkomitmen kepada pemerintah desa bahwa ADD tetap atau sama dengan 2022, meskipun pendapatan daerah khususnya transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dari pusat berpotensi turun pada 2023,” jelas Ipuk.
Ipuk menambahkan, Pemkab Banyuwangi telah mengalokasikan anggaran kendaraan dinas untuk kepala desa berupa sepeda motor. Pengalokasian sepeda motor dilakukan secara bertahap.
“Untuk kepala desa mulai tahun ini sudah dianggarkan kendaraan dinas berupa sepeda motor yang akan diberikan secara bertahap,” kata Ipuk yang disambut riuh kepala desa yang hadir.
APBD induk 2022 untuk alokasi kendaraan dinas 35 desa. P-APBD 2022 untuk 50 desa. APBD induk 2023 untuk 53 desa, P-APBD 2023 sebanyak 51 desa. “Nanti diatur lagi mana saja desa yang masuk 2022 atau 2023,” tambah Ipuk.
Komitmen Ipuk disambut positif oleh para kepala desa. Kades Bulurejo Widarto, mengapresiasi komitmen Bupati Banyuwangi. “Saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih komitmen Ibu Bupati dengan tidak menurunkan ADD. Pada tahun ini saja sebenarnya dana transfer dari pusat turun, tapi Bu Ipuk tidak menurunkan ADD,” kata Widarto.
“Tahun depan yang dana dari pusat juga berpotensi turun, ternyata Ibu Bupati telah berkomitmen tidak akan menurunkan ADD. Kami sangat berterima kasih, karena anggaran itu sangat dibutuhkan untuk pembangunan di desa,” tambah Widarto.
Kepala desa lainnya, Rahman Mulyadi, Kepala Desa Sraten, Kecamatan Cluring, juga mengapresiasi langkah Bupati Banyuwangi. “Terima kasih atas kebijakan bupati,” kata Rahman.
[hhw]
Artikel ini bersumber dari www.merdeka.com.
