tribun-nasional.com – “Tapi apapun keputusan-keputusan pak presiden, bagi NasDem itu selalu melihat bahwa reshuffle itu tidak didasari dengan kemarahan atau kebencian,” kata Ali kepada wartawan, Jumat (14/10/2022).
“Reshuffle itu adalah kebutuhan organisasi. Jadi ketika kemudian dilakukan reshuffle maka kita tidak bisa menterjemahkan bahwa karena A, B, C, D. Itu pasti, pertimbangan NasDem adalah pertimbangan kebutuhan organisasi, kebutuhan pemerintah,” kata Ali.
Karena itu ia yakin terjadinya reshuffle memang karena persoalam teknis kebutuhan, bukan hal-hal lain.
“Jadi kalau kemudian terjadi reshuffle bukan karena persoalan-perosalan lain tapi persoalan teknis. Itu saja,” ujarnya.
Tetap Kawal Jokowi
Partai NasDem legawa dengan sikap dan keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi seiring tersiarnya kabar perombakan kabinet atau reshuffle. Bagi NasDem, reshuffle merupakan hak prerogatif Jokowi secara penuh sehingga keputusan apapun nantinya harus diterima.
Kabar reshuffle terus berkembang menyusul pengusungan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden oleh NasDem. Memang semenjak mengusung Anies, NasDem kekinian lebih mendapat banyak sorotan. Mulai dari sebutan Nasdrun, hingga “digoyang” isu keluar kabinet.
“Jadi hak prerogartif presiden sehingga tidak ada orang yang bisa mencampuri atau yang tahu kapan mau dilakukan reshuffle,” ujar Waketum NasDem Ahmad Ali kepada wartawan.
Kendati begitu, NasDem memastikan ada tidaknya perwakilan kader mereka di kementerian nantinya, hal itu tidak akan mengurangi komitmen NasDem untuk terus mendukung pemerintahan Jokowi hingga selesai.
Posisi NasDem, ditegaskan Ali, sejak 2019 telah berkomitmen mengawal pemerintahan sampai tahun 2024. Hal itu berlaku karena Ketua Umum NasDem Surya Paloh memilih berkoalisi tanpa syarat dengan Jokowi.
“Saya tegaskan bahwa NasDem berkomitmen dengan pak presiden tahun 2019, mengawal pemerintahan ini sampai dengan tahun 2024. Ada atau tidak ada perwakilan NasDem di pemerintahan, itu tidak ada perubahan komitmen Partai NasDem,” ujar Ali.
Diketahui, Koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai sedang goyah usai Partai Nasional Demokrat mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024.
Padahal Anies sendiri dinilai sebagai pihak oposisi dari pemerintahan Jokowi. Di sisi lain, NasDem sendiri merupakan salah satu partai politik yang berkoalisi dengan pemerintahan Jokowi sampai tahun 2024.
Karena itulah, belakangan muncul dugaan kabinet pemerintahan Jokowi akan retak, serta tentu berujung dengan dicopotnya sejumlah menteri perwakilan NasDem.
Sebagai informasi, saat ini ada 3 menteri Jokowi yang berasal dari NasDem. Yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, serta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Isu inilah yang kemudian ditanggapi oleh Ketua DPP Partai NasDem, Sugeng Suparwoto. Ia mengklaim NasDem tetap akan solid dan loyal dalam mendukung Jokowi hingga akhir masa kepemimpinan pada 2024 mendatang.
“Kita memegang etik dan juga dalam konteks kita mensupport pemerintah, sampai tahun 2024, tanpa syarat, tanpa mahar,” ucap Sugeng, dikutip Suara.com dari program Newscast besutan CNN Indonesia, Selasa (11/10/2022).
“Bahwa dengan keputusan ini lantas dinilai atau dipandang oleh Pak Jokowi lantas misalnya ada tindakan-tindakan politik, itu adalah hak prerogatif presiden,” sambung Sugeng.
Salah satu tindakan politik yang mungkin bisa terjadi adalah reshuffle kabinet, mengingat PDI Perjuangan sendiri telah menyindir keberadaan “si biru” yang terlepas dari pemerintahan Jokowi.
Wacana reshuffle itu pun ditanggapi tanpa beban oleh Sugeng. “Misalnya terus ada reshuffle, itu hak prerogatif presiden,” tegas Sugeng.
“Tapi kita tetep men-support sampai tahun 2024 berakhir,” sambung Sugeng menegaskan kembali dukungan pihaknya terhadap pemerintahan Jokowi.
Namun ketegasan Sugeng ini kurang mendapat respons yang positif dari PDIP. Diwakili oleh Andreas Hugo Pareira di forum yang sama, ia menilai nantinya masyarakat lah yang akan menilai bagaimana integritas dan tanggung jawab politik yang terjadi di lapangan.
