perlu peningkatan penggunaan teknologi bersih di berbagai sektor
Jakarta (ANTARA) – Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) mengatakan peningkatan penggunaan teknologi bersih di berbagai sektor kehidupan dapat berkontribusi dalam pencapaian target setiap komitmen negara atau Nationally Determined Contribution (NDC) untuk mengurangi emisi dalam Perjanjian Iklim Paris.
“Ini akan membutuhkan upaya untuk meningkatkan dan menyebarkan teknologi bersih di berbagai sektor utama, seperti pembangkit listrik, transportasi, industri, dan perusahaan,” kata Ketua AIPI Satryo Soemantri Brodjonegoro dalam S20 High Level Policy International Webinar on Applying Science and Technology for Clean Air and Climate Co-benefits yang diadakan secara dalam jaringan di Jakarta, Kamis.
Dalam dokumen NDC, Indonesia berkomitmen mengurangi emisi pada 2030 sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan bantuan pembiayaan internasional.
Satryo yang juga Ketua Science20 (S20), salah satu kelompok keterlibatan di G20 itu, menuturkan penerapan dan penyebaran teknologi bersih di berbagai sektor kehidupan untuk menciptakan udara bersih yang bebas polusi dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat global.
Berdasarkan Wikipedia, teknologi bersih adalah semua produk, jasa, dan proses yang mendayagunakan bahan ramah lingkungan dan sumber energi terbarukan, mampu mengurangi penggunaan sumber daya alam secara drastis, dan mengurangi atau mengeliminasi emisi gas dan sampah.
Baca juga: Indonesia buka peluang kerja sama teknologi energi bersih
Ia mengatakan persimpangan kualitas udara bersih, gas rumah kaca, serta ilmu pengetahuan dan teknologi bisa menjadi tantangan yang menentukan kehidupan masyarakat.
Oleh karena itu, ucap dia, perlu peningkatan penggunaan teknologi bersih di berbagai sektor.
Selain untuk mempertahankan Perjanjian Iklim Paris dalam rangka mengurangi emisi rumah kaca dan mengendalikan perubahan iklim, ia menuturkan, penerapan teknologi bersih di berbagai sektor kehidupan memungkinkan pemerintah untuk memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan.
Oleh karena itu, upaya dan tindakan kolaboratif yang dilakukan pemerintah melalui komunitas internasional harus bermanfaat dalam mencapai pemulihan yang lebih kuat dan memastikan ketahanan bagi semua elemen masyarakat.
Namun, kata dia, upaya tersebut membutuhkan kemauan politik yang ambisius dan pembuatan kebijakan yang kuat serta didukung oleh kebijakan berbasis sains yang dapat mencakup kebutuhan untuk mempercepat adopsi teknologi bersih.
Baca juga: Teknologi “smart grid” dan “super grid” kunci penetrasi energi bersih
Baca juga: Indonesia tidak akan meninggalkan energi fosil
Baca juga: Pemerintah dorong penggunaan teknologi bersih untuk batu bara
Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2022
Artikel ini bersumber dari www.antaranews.com.
