Bertemu PM Jepang, Jokowi Bahas Peningkatan Kerja Sama Ekonomi Hingga Isu Kawasan

Presiden Joko Widodo melanjutkan kunjungan kerjanya ke Tokyo, Jepang dengan melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida.

Dalam pertemuan di kantor PM Kishida, Rabu (27/7) pagi, kedua pemimpin sepakat untuk memperkuat kerja sama di bidang perdagangan dan investasi. “Kita sepakat protokol perubahan IJEPA dapat diselesaikan dan ditandatangani pada KTT G20 di Bali, November mendatang,” ungkap Jokowi.

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi juga meminta agar Jepang dapat memberikan penurunan tarif untuk beberapa produk dari Indonesia seperti tuna, pisang, nanas, serta akses pasar untuk produk mangga.

Presiden Joko Widodo (ketiga kiri), dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida (kanan), bertemu di kediaman resmi perdana menteri di Tokyo, Rabu, 27 Juli 2022. (Kiyoshi Ota/Pool Photo via AP)

Presiden Joko Widodo (ketiga kiri), dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida (kanan), bertemu di kediaman resmi perdana menteri di Tokyo, Rabu, 27 Juli 2022. (Kiyoshi Ota/Pool Photo via AP)

Selain itu, dari sisi investasi, Jokowi menyambut baik sejumlah investasi baru Jepang di tanah air. Ia berharap, berbagai proyek kerja sama antara Jepang dan Indonesia dapat diselesaikan tepat waktu.

“Beberapa proyek strategis yang saya sampaikan agar dipercepat penyelesaiannya antara lain MRT Jakarta North-South Fase II dan East-West Fase I, Kawasan Industri Papua Barat, perluasan Pelabuhan Patimban dan Jalan Tol Akses Patimban, dan kami juga membahas komitmen kerja sama bagi kelanjutan Proyek Gas Masela,” tuturnya.

Jokowi juga mendorong dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi baru Jepang untuk mendukung beberapa proyek strategis Indonesia, terutama untuk hilirisasi komoditas alam, pengembangan mobil dan motor listrik, serta sektor kesehatan dan pangan.

“Secara khusus saya mengajak Jepang untuk mendukung percepatan pencapaian target Net Zero Emission Indonesia melalui advokasi innovative technology seperti teknologi hydrogen dan ammonia,” jelasnya.

Jokowi juga menawarkan kerja sama yang lebih intensif untuk pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Jepang. Pihaknya berharap dukungan Jepang dalam mempersiapkan tenaga kerja yang akan bekerja di Jepang.

Di akhir pernyataannya, Jokowi juga sempat menyinggung terkait isu regional dan global. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyampaikan penghargaan atas dukungan Jepang terhadap presidensi Indonesia di G20, untuk memberikan kontribusi signifikan bagi pemulihan ekonomi global.

“Untuk Kawasan Indo-Pasifik, tahun depan Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN dan Jepang menjadi Ketua G7. Kami akan terus berkoordinasi dalam merumuskan agenda prioritas keketuaan, agar lebih memberikan kontribusi terhadap perdamaian dan kesejahteraan di Kawasan dan dunia. Terima kasih Perdana Menteri Kishida, sampai berjumpa di KTT G20 di Bali,” katanya.

Berbeda dengan Jokowi, dalam konferensi pers bersama PM Kishida lebih menitikberatkan kepada isu kawasan dan global. Kishida menyatakan ia dan Jokowi telah berdiskusi terkait perkembangan baru dari Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.

Menurut Kishida, harus ada kerja sama kongkret yang dapat berkontribusi guna mewujudkan ASEAN outlook Indo-Pasifik. Kishida juga menyampaikan dukungan Jepang terhadap Presidensi KKT G20 di Bali pada akhir tahun mendatang.

“Dalam working lunch setelah konferensi pers bersama ini, kami akan mendiskusikan situasi kawasan, dan kerja sama internasional. Pembahasan situasi di kawasan antara lain agresi Rusia ke Ukraina, laut Cina Timur dan Selatan, kebijakan terhadap Korea Utara seperti isu nuklir, rudal dan isu penculikan, serta situasi Myanmar. Pembahasan kerja sama internasional antara lain pelucutan senjata serta peningkatan fungsi PBB,” ungkap PM Kishida.

Kishida juga menekankan kerja sama dalam hal peningkatan kemampuan keamanan maritim dalam rangka mengukuhkan perdamaian dan keamanan di kawasan laut yang mengelilingi Indonesia.

“Kemudian pada bulan depan, pasukan bela diri darat Jepang akan berpartisipasi untuk pertama kalinya dalam latihan bersama multilateral Garuda Shield yang diselenggarakan di Indonesia. Kami mengharapkan kerja sama keamanan kedua negara termasuk pertukaran dalam bidang pertahanan akan berkembang lebih lanjut,” jelasnya.

Terkait investasi, Jepang ungkap PM Kishida telah berkomitmen untuk bekerja sama dalam bidang infrastruktur, dimana Jepang sedang memproses pinjaman senilai 43,6 miliar yen untuk proyek di bidang mitigasi bencana dan penyelesaian proyek pembangunan PLTA Pesangan.

Perbedaan Kepentingan

Pakar ASEAN LIPI Adriana Elizabeth mengatakan perbedaan isu yang ditekankan oleh kedua pemimpin negara dalam pertemuan bilateral kali ini bisa dipahami.

Dari sejak awal ia melihat bahwa kepentingan Jokowi mengunjungi beberapa negara kali ini adalah terkait dengan kepentingan ekonomi, di mana diharapkan hal tersebut bisa berdampak baik bagi perekonomian Indonesia. Namun, berbeda dengan Jepang yang menganggap Indonesia sebagai mitra strategis dalam kurun waktu yang cukup lama, sehingga Jepang yakin bahwa dalam ruang lingkup kerja sama ekonomi tidak akan cukup terganggu.

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elizabeth. (Foto: Adriana E)

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elizabeth. (Foto: Adriana E)

“Jepang justru lebih concern ke isu-isu stabilitas regional dan sebagaimana mana fakta hari ini ada konflik di Eropa yang berdampak sangat luas, dengan Amerika sendiri dia tetap harus menjaga hubungan baik sebagai aliansi. Termasuk misalnya dengan Amerika terkait dengan konsep Indo-Pasifik yang mana Jepang juga mengambil peran mulai dari kerja sama ekonomi, perdagangan , infrastruktur yang ujungnya tentunya diharapkan dengan itu semua bisa menciptakan stabilitas keamanan di kawasan,” ungkapnya kepada VOA.

Lebih jauh, Adriana melihat bahwa tidak ada yang salah dengan perbedaan prioritas antara Jepang dengan Indonesia dalam pertemuan bilateral kali ini.

“Indonesia kan negara besar, artinya juga punya persoalan domestik, artinya prioritas domestik itu harus diperhitungkan. Jadi hubungan baik dengan negara lain tetap harus berdampak kepada kebaikan di dalam negeri. Itu saya melihat Pak Jokowi sejak awal seperti itu pertimbangannya,” pungkasnya. [gi/em]

Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.

Tinggalkan Balasan