tribun-nasional.com – Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan saat ini pembahasan soal tindak lanjut komitmen pendanaan bagi transisi energi Just Energy Transition Partnership (JETP) sudah mencapai tahap finalisasi.
Indonesia mendapatkan komitmen pendanaan JETP sebesar 20 miliar dolar AS yang diumumkan pada KTT G20 November 2022.
“20 miliar dolar AS itu dalam bentuk apa sih kira-kira pendanaannya, mana yang sifatnya loan (pinjaman), mana yang sifatnya grand (hibah), mana yang sifatnya mungkin technical assistence (bantuan teknis), kita sudah di ujung untuk memfinalisasi hal tersebut,” katanya dalam BUniverse Economic Outlook 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa.
Dadan menjelaskan pembahasan lebih lanjut akan dibahas dalam pertemuan dengan tim Internasional Partner Group (IPG) di Jakarta pada Kamis (16/2) dan Jumat (17/2) ini. Pertemuan itu juga sekaligus untuk meresmikan kantor sekretariat organisasi tersebut di Indonesia.
“Jadi nanti ada kantor JETP-nya di Indonesia. Itu menunjukkan bahwa JETP ini komitmen yang memang commited (berkomitmen). Jadi kita sekarang bicara implementasi 20 miliar dolar AS nanti dipakainya untuk apa,” imbuhnya.
Total 20 miliar dolar AS komitmen pendanaan yang akan diberikan kepada Indonesia itu terdiri atas 10 miliar dolar AS dari Internasional Partner Group (IPG). Sementara 10 miliar dolar AS sisanya bersumber dari pendanaan swasta yang dikoordinatori oleh Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).
Pendanaan JETP akan dimanfaatkan untuk mendorong pemensiunan dini PLTU batu bara di Indonesia serta investasi di teknologi dan industri energi terbarukan.
Namun, Dadan mengungkapkan, selain untuk program-program pensiun dini PLTU, pemerintah juga berencana untuk mendorong pemanfaatan energi bersih di industri hilirisasi mineral.
“Selain dibawa ke program-program untuk early retirement (pensiun dini) untuk yang batu bara, di mana PLTU-nya kita percepat, kita ingin juga mendorong pemanfaatan energi bersih secara khusus di hilirisasi mineral yang sering kita kenal sebagai smelternya. Itu yang nanti akan coba kita tawarkan ke IPG,” katanya.
Lebih lanjut, Dadan mengungkapkan, untuk mendukung pensiun dini PLTU, pemerintah menawarkan tiga syarat bagi proyek PLTU yang sedang direncanakan untuk dibangun nanti. Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, ada 15 Giga Watt PLTU yang akan dibangun di luar Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.
Ketiga syarat itu yaitu sisi keekonomian yang tetap sama, kehandalan yang lebih baik serta waktu yang sesuai dengan kebutuhan para investor.
“Untuk menggeser yang sedang direncanakan untuk dibangun PLTU, nanti ditawarkan dengan teknologi tertentu dengan pendanaan tertentu, syaratnya ada tiga. Pertama, dari sisi keekonomian tetap sama. Jadi nggak usah khawatir nanti harganya lebih mahal. Nggak. Itu tertulis di dalam perjanjian kita bahwa keekonomiannya sama,” katanya.
Syarat kedua, yaitu kehandalan yang sama atau lebih baik sehingga investor tidak perlu khawatir listriknya nanti intermitten (berselang).
Dan syarat ketiga, sisi waktu yang akan disesuaikan dengan kebutuhan pengembang atau para investor.
“Jadi secara perhitungan investasi tidak akan berubah. Tapi nanti hasilnya menjadi lebih terbarukan,” katanya.
