tribun-nasional.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo, mempercepat dokumen rencana aksi operasional program Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net Sink 2030.
“Kita targetkan pada Juni 2023, dokumen rampung sebagai bentuk dukungan yang kuat terhadap pelaksanaan program ini di Gorontalo,” kata Gubernur Gorontalo, Hamka Hendra Noer, di Jakarta, Selasa.
Sosialisasi akan mengawali penyusunan dokumen tersebut, pada 15 Maret, dilanjutkan Workshop 16 Maret 2023.
Penyusunan dokumen akan didahului dengan pembentukan tim melalui Surat Keputusan Gubernur Gorontalo.
Gubernur sangat menyambut baik program tersebut serta akan menyiapkan tim kerja terbaik melalui instansi terkait, dalam rangka penyusunan dokumen yang diperlukan.
“Kita mempersiapkan sebaik mungkin sehingga benar-benar kepercayaan yang diberikan ini tidak disia-siakan. Setelah ini kita akan melakukan koordinasi dan mengundang kabupaten/kota untuk berkolaborasi menyukseskan program ini,” katanya.
Gubernur Gorontalo sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Energi, Winarni Monoarfa, untuk pelaksanaan program FOLU Net Sink 2030.
Program itu, adalah suatu kondisi di mana tingkat serapan karbon sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya sudah berimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi yang dihasilkan sektor tersebut pada tahun 2030.
Hal ini sejalan dengan kesepakatan negara-negara dunia pada Paris Agreement beberapa waktu lalu.
Winarni mengatakan lebih dari 200 negara berkomitmen untuk mendukung FOLU Net Sink 2030.
Emisi gas rumah kaca mengalami peningkatan -2° Celcius, oleh karena itu harus ada upaya untuk penurunan gas rumah kaca.
Mantan Sekda Provinsi Gorontalo itu, mengatakan, FOLU Net Sink menargetkan penurunan emisi rumah kaca tahun 2030 sebesar -140 Carbon Diokside Equivalent (CO2e).
Tahun 2022 sudah ada 12 provinsi di Sumatera dan Kalimantan yang selesai menyusun rencana kerja operasional FOLU Net Sink.
“Kita berharap dengan penyusunan rencana kerja operasional FOLU Net Sink 2030 seluruh kebijakan, program-program terkait dengan lingkungan hidup dan kehutanan bisa diakomodir. Termasuk di dalamnya dukungan anggaran dari APBD, APBN dan mitra kerja internasional,” kata Winarni.*
