tribun-nasional.com – Perdana Menteri (PM) Thailand , Prayuth Chan-ocha (68), bakal membubarkan parlemen sebelum masa jabatannya berakhir. Pemerintahan Prayuth akan berakhir pada bulan depan.
Dilansir Reuters, Jumat (17/2/2023), Prayuth tidak mengungkap kapan pastinya pembubaran tersebut. Namun menurut timeline konstitusi, pemilihan umum harus diadakan paling lambat bulan Mei mendatang.
Pembubaran parlemen lebih awal ini dapat menguntungkan Prayuth, yang bulan lalu bergabung dengan partai Persatuan Bangsa Thailand (UTN) yang baru, karena akan memungkinkan lebih banyak anggota untuk direkrut. Di bawah aturan pemilu, pembubaran dini akan mengurangi periode minimum keanggotaan partai untuk kandidat pemilu dari 90 hari menjadi 30 hari.
Partainya memiliki banyak keuntungan dan berada di urutan keenam dalam jajak pendapat yang dilakukan bulan lalu dengan dukungan hanya dari 4,8% responden. Pheu Thai berada di puncak dengan 23,4%.
Prayuth mengambil alih kekuasaan dalam kudeta tahun 2014, menjanjikan pemerintahannya hanya sementara. Dia menjabat sebagai perdana menteri junta dan tetap menjadi perdana menteri setelah pemilu 2019.
Sebagai informasi, pemungutan suara pada Mei nanti diperkirakan menjadi pertarungan sengit memperebutkan jabatan perdana menteri, di mana dua mantan panglima angkatan darat melawan keluarga miliarder Shinawatra.
Dalam survei baru-baru ini, Prayuth kalah melawan Paetongtarn Shinawatra dari Partai Pheu Thai. Paetongtarn merupakan putri dari Thaksin Shinawatra berusia 36 tahun dan keponakan Yingluck Shinawatra, keduanya mantan perdana menteri yang mengasingkan diri.
Selain berhadapan dengan Paetongtarn, Prayuth diperkirakan juga akan melawan mentor militernya yang berusia 77 tahun, Prawit Wongsuwan, wakil perdana menteri dan pemimpin politik veteran dari resimen tentara royalis yang sama.
