tribun-nasional.com – Amerika Serikat (AS) dan Australia kompak menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia . Pihak Rusia pun membalas dengan sesumbar bahwa sanksi itu tak akan berdampak ke negaranya.
Dilansir Reuters, Jumat (24/2/2023), Pemerintah Australia menyatakan akan mengirimkan tambahan drone ke Ukraina untuk membantu negara itu dalam perang melawan Rusia. Canberra juga mengumumkan sanksi-sanksi finansial terbaru untuk 90 individu dan 40 entitas Rusia .
Pengumuman itu disampaikan oleh Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese menjelang peringatan setahun invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai 24 Februari tahun lalu. Para individu dan entitas yang menjadi target sanksi terbaru Australia itu mencakup para menteri Rusia yang mengawasi sektor energi, sumber daya dan industri.
Sanksi juga itu menargetkan para pemain penting dalam pertahanan yang termasuk produsen senjata Kalashnikov Concern, perusahaan penerbangan Tupolev dan pengembang kapal selam Admiralty Shipyards. Albanese menyatakan negaranya bakal terus mendukung Ukraina.
“Kami terus mendukung Ukraina,” tegas Albanese dalam pernyataannya.
“(Sistem udara tanpa awak) Memberikan kemampuan intelijen, pengawasan dan pengintaian medan perang untuk Angkatan Bersenjata Ukraina,” imbuhnya.
Albanese tidak menyebutkan secara spesifik berapa banyak dan model drone yang akan dikirimkan ke Ukraina. Dia juga tak menjelaskan apakah drone itu dilengkapi senjata atau tidak.
Australia yang merupakan salah satu negara non-NATO terbesar untuk Ukraina dalam satu tahun invasi Rusia ke negara tetangganya itu. Australia telah mengirimkan bantuan kemanusiaan, amunisi, dan peralatan pertahanan. Canberra juga melarang ekspor bijih alumina dan aluminium, termasuk bauksit, ke Rusia.
Jika ditotal, Australia telah memberikan dukungan militer senilai AUD 500 juta untuk Ukraina. Negara itu juga mengerahkan tentaranya ke Inggris untuk membantu melatih tentara Ukraina serta menjatuhkan sanksi terhadap lebih dari 1.000 individu dan entitas Rusia.
AS juga menambah rentetan sanksi baru kepada Rusia untuk menandai setahun perang di Ukraina. Sanksi-sanksi terbaru itu dimaksudkan untuk merusak kemampuan Moskow dalam terus berperang.
Dilansir Reuters, Sabtu (25/2/2023), pemerintahan Presiden Joe Biden menyampaikan penjatuhan sanksi-sanksi terbaru saat negara-negara G7 dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu untuk membahas lebih banyak bantuan.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Sanksi yang dijatuhkan mencakup pembatasan visa untuk anggota militer Rusia, membekukan aset sekutu-sekutu Presiden Rusia Vladimir Putin, secara efektif melarang impor aluminium dari Rusia , membatas perbankan Rusia dan aktivitas produksi senjata.
Sanksi itu juga menempatkan perusahaan telepon seluler terbesar kedua di Rusia, Megafon, ke dalam daftar hitam (blacklist) perdagangan. Langkah-langkah tambahan itu, menurut para pejabat AS, akan diberlakukan di kemudian hari.
“Kami akan menjatuhkan sanksi terhadap para pelaku tambahan yang terkait dengan industri pertahanan dan teknologi Rusia, termasuk pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mengisi kembali pasokan barang Rusia yang terkena sanksi atau memungkinkan Rusia menghindari sanksi,” tegas Gedung Putih.
Sanksi-sanksi terbaru dari Departemen Luar Negeri AS itu mencakup untuk jajaran menteri kabinet dan puluhan gubernur serta kepala daerah Rusia. Sementara, rentetan sanksi terbaru dari Departemen Keuangan AS menargetkan 22 individu dan 83 entitas Rusia yang akan menambahkan lebih dari 2.500 sanksi yang telah diberlakukan sepanjang tahun lalu.
AS juga akan menerapkan peningkatan tarif terhadap lebih dari 100 produk logam, mineral dan kimia senilai USD 2,8 miliar ke Rusia. Meskipun banyak sanksi Barat telah merusak perekonomian Rusia, Putin masih bisa mendanai perangnya di Ukraina.
AS pun memfokuskan pada pihak-pihak ketiga, termasuk dari China dan beberapa negara lainnya, yang dianggap membantu Rusia dalam menghindari sanksi. Departemen Keuangan AS memasukkan nama 30 orang dan perusahaan asal Swiss, Jerman dan beberapa negara lainnya yang dianggap membantu Moskow mendanai perang di Ukraina, ke dalam daftar sanksi terbaru.
Departemen Perdagangan AS juga menerapkan pembatasan ekspor terhadap nyaris 90 perusahaan Rusia dan negara ketiga, termasuk di China, yang dianggap menghindari sanksi untuk mendukung sektor pertahanan Moskow. AS melarang mereka membeli barang-barang seperti semikonduktor.
Washington juga berupaya mencegah komponen-komponen yang ditemukan di dalam drone-drone buatan Iran, untuk mencapai ke medan pertempuran di Ukraina.
Duta Besar Rusia untuk AS, Anatoly Antonov, meyakini rentetan sanksi terbaru itu tidak akan berdampak pada negaranya. Antonov yakin sanksi-sanksi terbaru itu ‘sembrono’ dan dirancang untuk membuat Rusia menderita.
“Apakah ada yang benar-benar berpikir bahwa inilah caranya untuk membuat negara kami meninggalkan kebijakan independen, memaksanya keluar dari jalur yang dipilih untuk membangun dunia multipolar berdasarkan prinsip keamanan yang tidak terpisahkan, terhadap hukum internasional dan Piagam PBB?” demikian pernyataan Antonov dalam postingan akun Facebook Kedutaan Besar Rusia.
