Sejak dipisahkan pada tahun 1999 silam, hingga saat ini bentrokan antara TNI dan Polri masih terus terjadi. Sebenarnya, kenapa Polisi dan TNI seperti tidak akur, ya?
Bentrokan TNI dan Polri sepertinya sulit dihindari dan akan selalu terjadi, terutama di jajaran bawah.
Melansir dari tirto.id, berdasarkan catatan KontraS, ada 19 kejadian konflik antara TNI-Polri di era kepemimpinan Marsekal Hadi Tjahjanto.
Bahkan pada tahun 2021 lalu yang menjadi era kepemimpinan Jenderal Andika Perkasa, ada insiden adu jotos antara personel TNI dan Polri di Ambon yang menjadi perhatian publik.
Kejadian nahas tersebut sebenarnya diakibatkan oleh persoalan sepele, yaitu anggota TNI yang memaki dan memukul Polisi karena telah menilang motor kerabatnya.
Akibatnya, kedua oknum itu dihukum dan diproses oleh jajaran setempat.
Imbas Pemerintah Tidak Melaksanakan TAP MPR No 7 Tahun 2000
sumber: hops.id
Masih melansir dari tirto.id, peneliti Imparsial Hussein Ahmad menilai, kasus Ambon terjadi akibat dua hal.
Pertama, kejadian ini adalah imbas pemerintah tidak segera melaksanakan TAP MPR Nomor 7 tahun 2000 tentang peran TNI dan Polri sebagai aparat pertahanan dan keamanan.
Aturan tersebut memerintahkan TNI agar tunduk pada peradilan umum, tapi belum ada aturan konkret sehingga TNI tidak tunduk pada aturan peradilan umum.
“Karena terpisah, masing-masing lumrah merasa punya otoritasnya sendiri. Polisi merasa wenang menegakkan aturan lalin [lalu lintas], TNI merasa mereka kalaupun ditindak harus oleh sesama TNI. Praktik lapangannya kacau,” kata Hussein.
Kecemburuan Antar-aparat
Kemudian, kecemburuan antar-aparat juga menjadi alasan kenapa Polisi dan TNI tidak akur.
Hussein melihat prajurit TNI masih merasa cemburu dengan Polri soal kesejahteraannya.
TNI dinilai masih belum sejahtera dan masih kekurangan, tetapi pemerintah malah mengedepankan program lain seperti Komcad.
Perlakuan yang tidak adil itu memicu slogan ‘sinergitas TNI-Polri’ tidak mengakar hingga ke level bawah.
“Kasihan prajurit di bawah. Pati dan pamen sih hidupnya enak. Coba kita jujur itu prajurit di bawah hidupnya gimana,” tutur Hussein.
Polisi Dinilai Memonopoli Aset Bisnis
Sejalan dengan hal itu, pengamat militer dari Universitas Padjajaran, Muradi menilai polisi juga lebih memonopoli aset bisnis di lapangan.
“Misalnya seperti kasus di Batam pada 2014 lalu tentang penimbunan BBM, TNI dan Polisi kabarnya terlibat. Namun polisi tampak lebih menguasai,” jelasnya.
***
Semoga informasi ini bermanfaat.
Simak artikel menarik lainnya hanya di Berita 99.co Indonesia.
Kunjungi 99.co/id dan rumah123.com jika kamu sedang mencari rumah impian keluarga.
Temukan segala kemudahan dalam mencari hunian karena kami #AdaBuatKamu.
Cek sekarang juga, salah satunya adalah Perumahan Alexandria Premiere Cimanggis!
Artikel ini bersumber dari www.99.co.
