tribun-nasional.com – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan alasan pemerintah memilih tak melakukan lockdown saat pandemi COVID-19. Menurutnya, bila lockdown dipaksakan untuk diterapkan di Indonesia, kerusuhan sosial alias social unrest dapat terjadi.
Menurutnya, hanya masyarakat kelas menengah atas saja yang menginginkan adanya lockdown. Namun, pemerintah juga harus mempertimbangkan banyak masyarakat kecil yang pendapatannya didapatkan secara harian. Maka dari itu, lockdown total tidak bisa serta merta dilakukan.
“Kita tahu pendapatan masyarakat kita sebagian kan harian, nah kalau kita lockdown unrest social itu potensinya tinggi. Maka, kita jaga dengan pemberlakuan PPKM saja, dikalibrasi tiap dua minggu dengan menyesuaikan situasi kondisi daerah masing-masing,” ungkap Airlangga dalam acara B-Universe Economic Outlook 2023, Selasa (14/2/2023).
Menurutnya, kerusuhan sosial sudah banyak terjadi di berbagai negara yang melakukan lockdown saat pandemi. Misalnya saja Inggris hingga Australia.
“Bukan hanya di Indonesia, di Inggris juga begitu ada antre BBM, di Australia, ada di Sydney, Melbourne, ada juga unrest,” ujar Airlangga.
Selain itu, menurut Airlangga karena Indonesia tak menerapkan lockdown, sektor industri manufakturnya masih bisa berjalan dengan lancar. Menurutnya, selama PPKM manufaktur tak ditutup aktivitasnya.
“Manufaktur tidak ditutup, nah itu yang diperkenalkan ada IOMKI. Jadi ada standar manufaktur, jadi supply chain kita nggak terganggu. Tujuan ekspor kita nggak terganggu, jadi saat ada importir terganggu dari China dan lain mereka larinya ke Indonesia,” pungkas Airlangga.
