Merdeka.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut selama pandemi Covid-19, pemerintah tidak pernah memangkas anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Kesehatan.
“Jadi 2020 pada saat pandemi di mana semua kementerian lembaga anggarannya dipotong, yang tidak dipotong hanya 2. Pak Jhony Plate (Menteri Kominfo) dan Menteri Kesehatan. Bahkan bukan tidak dipotong, (tapi) ditambah,” kata Sri Mulyani dalam Leaders Talk, Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2022, di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali Senin (11/7).
Bendahara negara ini mengatakan selama 3 tahun berturut-turut, anggaran untuk Kementerian Kominfo selalu mengalami kenaikan. Tahun 2020, anggarannya sebesar Rp 20 triliun, 2021 naik menjadi Rp 26 triliun dan tahun ini naik menjadi Rp 27 triliun.
“Itu duit beneran loh Pak, bukan uang monopoli,” ungkap Sri Mulyani.
Tambahan anggaran tersebut ditujukan untuk mendorong transformasi digital. Menurutnya, pandemi telah mengubah tatanan kehidupan saat ini. Digitalisasi menjadi penting dalam menjawab tantangan akibat terjadinya pandemi. Maka, diperlukan dukungan yang kuat dari pemerintah.
“Tidak mungkin akan terjadi digitalisasi tanpa kita bangun infrastrukturnya,” kata dia.
Sehingga anggaran yang tak pernah dipotong tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur digital. Utamanya bagi wilayah Indonesia Timur dan wilayah-wilayah lain yang masih tertinggal.
“Kita ada 84 ribu desa/kelurahan. Kita ada 250 (ribu) lebih sekolahan, 10 ribu puskesmas dan belum semuanya terkoneksi,” ungkapnya.
Selama pandemi, pemerintah telah memanfaatkan digitalisasi untuk menyalurkan bantuan sosial seperti program Kartu Prakerja. Ini menjadi satu-satunya program yang direalisasikan secara digital.
“Kita sudah lakukan Prakerja untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat kita harus menuju ke sana,” kata dia.
Dia berharap digitalisasi juga bisa dilakukan di sektor kesehatan. Misalnya menyalurkan anggaran operasional puskesmas. “Menkes sekarang mencoba melakukan digitalisasi. Transfer dari anggaran pemerintah ke biaya operasi puskesmas diharapkan bisa by puskesmas, by address by account number,” tandasnya. [azz]
Baca juga:
Kemenkeu: Harga Pertalite Tak Naik Bukan Gratisan, Selisih Harga Dibayar APBN
Tak Boleh Bertumpu Pada APBN, Pembangunan Infrastruktur Harus Ramah Investor
Anggota DPR Ramai-Ramai Sentil Pemerintah soal Peningkatan Utang
APBN akan Digunakan untuk Minimalisir Dampak Gejolak Geopolitik Global
Penyerapan Anggaran Perlindungan Sosial Rp188 Triliun di Semester I-2022
Setelah 12 Tahun, Pendapatan Negara di 2021 Bisa Tembus Target
Artikel ini bersumber dari www.merdeka.com.
