tribun-nasional.com – – Rafael Alun Trisambodo (RAT), mantan pejabat eselon III Kabag Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II menjadi sorotan publik setelah anaknya Mario Dandy Satrio (MDS) melakukan penganiayaan terhadap remaja di Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
Selain itu, harta kekayaan RAT sebesar Rp 56,1 miliar juga menjadi perhatian publik karena nilainya yang melebihi sejumlah pejabat eselon I di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh pasca terjadinya peristiwa tersebut. Hariyadi meminta pemerintah melakukan tiga hal untuk mengevaluasi pelaksanaan yang terkait perpajakan.
Pertama, pemerintah perlu melihat regulasi terkait kewenangan petugas pajak. Menurutnya, evaluasi regulasi diperlukan untuk menemukan apakah ada celah regulasi yang menyebabkan petugas pajak dapat berperilaku koruptif atau sejenisnya.
Kedua, monitoring perilaku petugas pajak yang harus ketat. Perlu adanya penguatan sistem pengawasan internal pegawai direktorat jenderal pajak . Apalagi pegawai Ditjen Pajak telah memiliki gaji yang tinggi.
Ketiga, pemanfaatan anggaran yang dipungut dari pajak masyarakat harus dilakukan optimal. Hariyadi menilai key performance index (KPI) kementerian/lembaga masih berfokus pada paradigma penyerapan anggaran.
Padahal, yang diperlukan adalah efektivitas pelaksanaan anggaran dan outcome pelaksanaan anggaran yang berdampak pada masyarakat. “Ini momentum untuk melakukan introspeksi,” ujar Hariyadi saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (26/2).
Hariyadi menilai, masyarakat akan merasa kesal pasca adanya peristiwa tersebut. Meski begitu, ia yakin bahwa masyarakat akan tetap patuh untuk membayar pajak.
“Ini mungkin ada kejengkelan iya, tapi kalau membuat masyarakat mengabaikan pajak, saya rasa enggak karena masyarakat kita menurut saya cukup bagus dan patuh membayar pajak,” ujar Hariyadi.
Sementara itu, Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis Kementrian Keuangan (Kemenkeu) Yustinus Prastowo menegaskan seluruh pegawai di lingkungan Kemenkeu setiap tahunnya sangat patuh menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Hal itu terbukti melalui rekap tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN yang dimiliki Kemenkeu RI sejak tahun 2018 hingga tahun 2021, sebanyak 34.191 pegawai yang menjadi wajib lapor LHKPN dinyatakan telah seratus persen melaporkan LHKPN.
“Dipastikan bahwa setiap tahunnya seluruh pegawai Kementrian Keuangan yang tercatat sebagai wajib lapor, dengan patuh menyampaikan laporan LHKPNnya,” ujar Yustinus Prastowo kepada wartawan melalui keterangan tertulis, Sabtu (25/3).
Sementara terkait data di laman elhkpn.kpk.go.id yang mencatat sebanyak 13.885 orang atau sekitar 43,13 persen pegawai Kemenkeu RI yang belum melaporkan LHKPN nya para periode tahun 2022, Yustinus mengatakan, proses pelaporan dari para pegawai itu hingga kini masih terus berlangsung, hingga batas akhir pelaporan yakni 31 Maret 2023 mendatang.
Akan tetapi sebagai bentuk kepatuhan, pihaknya melalui Inspektorat Jenderal bekerja sama dengan Biro Sumber Daya Manusia dan Unit Kepatuhan Internal (SDM dan UKI) telah meminta seluruh pegawai yang tercatat sebagai wajib lapor untuk melaporkan LHKPN sebelum tanggal 28 Februari setiap tahunnya.
“Jadi perlu dijelaskan bahwa 43 persen pegawai yang menjadi wajib lapor itu, bukan tidak melaporkan LHKPN nya. Tetapi masih belum melaporkan dan dipastikan laporannya masih berproses, bahkan di internal sendiri setiap tahunnya para wajib lapor diminta untuk melaporkan LHKPNnya lebih awal sebelum batas waktu pelaporan berkahir,” jelas Yustinus.
Selain itu, dia juga mengungkapkan, saat ini Kemenkeu telah menyediakan fasilitas berupa Aplikasi Laporan Perpajakan dan Harta Kekayaan (ALPHA) yang disediakan untuk menjaga kepatuhan dari para pegawainya dalam melakukan pelaporan harta kekayaan setiap tahunnya tepat waktu, sebelum batas waktu pelaporan berakhir.
“Tentunya terkait pelaporan LHKPN ini mendapat perhatian yang serius di internal Kemenkeu, sehingga untuk menjaga tingkat kepatuhan dalam pelaporan setiap tahunnya. Telah disediakan aplikasi pelaporan yang membatu para wajib lapor di lingkungan pegawa Kemenkeu RI,” imbuh Yustinus. (Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat)
Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul “Pemerintah Diminta Perketat Sistem Pengawasan ASN Ditjen Pajak”
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
