tribun-nasional.com – JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi belanja negara hingga 31 Januari 2023 mencapai Rp 141,4 triliun atau 4,6% dari pagu belanja yang sebesar Rp 3.061,2 triliun.
Rinciannya, belanja pemerintah pusat Rp 83,2 triliun atau 3,7% dari pagu Rp 2.246,5 triliun dan transfer ke daerah Rp 58,2 triliun atau 7,1% dari pagu Rp 814,7 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, belanja pemerintah pusat terbagi dalam belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan non K/L. Realisasi belanja K/L mencapai Rp 28,7 triliun atau 2,9% dari pagu Rp 1.000,8 triliun.
Belanja tersebut terutama digunakan untuk percepatan penyaluran bantuan operasional sekolah (BOS), pengadaan peralatan/mesin, gedung dari sarana prasarana/logistik, pemeliharaan jalan/jaringan/irigasi, penyaluran bantuan sosial serta kegiatan operasional K/L. Sedangkan realisasi belanja non K/L mencapai Rp 54,5 triliun atau 4,4% dari pagu Rp 1.245,6 triliun.
“Belanja non K/L Rp 54,5 triliun terutama untuk pembayaran manfaat pensiun dan penyaluran subsidi non energi,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (Kita), Rabu (22/2/2023).
Dia mengatakan, bila dilihat untuk anggaran tematik, belanja prioritas pemerintah pusat tetap terjaga pada Januari 2023. Pertama, realisasi anggaran kesehatan sebesar Rp 5,3 triliun. Angka ini digunakan melalui belanja K/L sebesar Rp 4,47 triliun yang digunakan untuk penyaluran bantuan iuran bagi 96,7 juta peserta PBI JKN dan pelayanan kesehatan RS TNI Polri.
Sedangkan melalui belanja non K/L sebesar Rp 870 miliar untuk jaminan kesehatan PNS/TNI/Polri.
Kedua, belanja pemerintah pusat untuk ketahanan pangan mencapai Rp 900 miliar per 31 Januari 2023. Dari sisi ketahanan pangan, realisasi anggaran melalui K/L mencapai Rp 860 miliar. Anggaran ketahanan pangan yang dibelanjakan melalui Kementerian PUPR sebesar Rp 630,8 miliar, terutama untuk pembangunan bendungan dan irigasi. Anggaran belanja ketahanan pangan melalui Kementerian Pertanian sebesar Rp 125,4 miliar dan Kementerian Kelautan Perikanan sebesar Rp 99,4 miliar.
“Kami berharap alokasi anggaran untuk ketahanan pangan bisa menangani masalah harga pangan terutama beras yang diharapkan bisa stabil,” jelas Sri Mulyani.
Sementara itu, belanja pemerintah pusat untuk perlindungan sosial mencapai Rp 14,6 triliun per 31 Januari 2021. Dia mengatakan, realisasi anggaran belanja sosial lebih besar dari kesehatan dan ketahanan pangan. Anggaran belanja perlindungan sosial melalui K/L mencapai Rp 3,9 triliun.
Beberapa K/L yang tercatat menggunakan anggaran ini adalah Kementerian Sosial untuk penyaluran bantuan sosial bencana, serta asistensi penyandang disabilitas. Sedangkan Kementerian Agama untuk program Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah.
“Untuk beasiswa kepada para mahasiswa dari lingkup kementerian agama,” imbuh Menkeu.
Sedangkan belanja non K/L sebesar Rp 10,7 triliun yang digunakan untuk subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menurut Sri Mulyani, pelaku UMKM yang mendapatkan suku bunga murah ini karena APBN membelanjakan subsidi Rp 10,7 triliun untuk subsidi bunga sehingga mereka tidak mengalami kenaikan suku bunga dari pinjaman.
“KUR tahun ini juga akan meningkat, sehingga belanja subsidi KUR akan tinggi, ini cara pemerintah melindungi UMKM. Pelaku UMKM tetap mendapatkan akses dari sisi modal, namun tidak menanggung biaya bunga yang cenderung meningkat karena kenaikan inflasi dan suku bunga,” ujar Sri Mulyani.
