tribun-nasional.com – Gubernur GorontaloHamka Hendra Noermenemui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa, untuk memperjuangkan infrastruktur di Gorontalo.
Pertemuan itu diikuti oleh Penjabat Sekretaris Daerah GorontaloSyukri Botutihe dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah.
“Saya menemui Pak Menteri, untuk memperjuangkan infrastruktur di daerah mulai dari pengembangan Bandara Djalaluddin, Terminal Tipe B Limboto hingga usulan rumah potong hewan (RPH),” kata Gubernur Hamka, saat dihubungi dari Gorontalo, Selasa.
Ia mengusulkan agar pengembangan Bandara Djalaluddin bisa dialokasikan melalui APBN atau melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pembiayaan yang sama seperti pembangunan Bandara Pohuwato.
Bandara Djalaluddin diharapkan bisa menjadi bandara internasional, bandara alternatif selain Bandara SamRatulangi di Sulawesi Utara, termasuk untuk pelayanan embarkasi haji penuh.
Diperlukan penambahan landasan pacu pesawat (runway) dari 2.500 meter menjadi 3.000 meter dengan lebar 45 meter serta landasan gelinding (taxiway) paralel.
“Berikutnya menyangkut pembangunan Terminal Angkutan Darat Tipe B Limboto pasca penyerahan aset (P3D) dari PemerintahKabupaten Gorontalo ke provinsi. Perlu segera dibenahi infrastrukturnya, agar terminal tersebut memenuhi standar minimal dalam pelayanan, kami usulkan melalui pendanaan dana alokasi khusus (DAK) atau bantek,” kata Hamka.
Selain bandara dan terminal, Pemprov Gorontalo juga mengusulkan peningkatan infrastruktur RSUD Hasri Ainun Habibie untuk dapat menjadi tipe B. Mengingat RSUD Ainun masih memerlukan 388 tempat tidur dari kondisi sekarang 122 tempat tidur. Sejumlah gedung penunjang dan alat kesehatan juga perlu penambahan dengan taksiran biaya mencapai Rp600 miliar.
“Selain pengembangan bandara, kami juga mengusulkan pengembangan RSUD Ainun Habibie supaya bisa dianggarkan melalui APBN atau sumber pendanaan lain, seperti ADB. Tadinya dengan skema pemulihan ekonomi nasional (PEN), tapi dengan berbagai pertimbangan tidak kami lanjutkan,” kata Hamka pula.
Usulan terakhir menyangkut rumah potong hewan (RPH). Infrastruktur ini dipandang penting agar kualitas pemotongan hewan bisa dipantau dengan baik. Ternak juga diharapkan tidak disembelih di rumah-rumah warga.
Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa menyambut baik usulan Gorontalo.
Pihaknya akan mengkaji semua usulan di tingkat pusat untuk bisa diakomodir. Terlebih dalam waktu dekat Bappenas akan mengikuti rapat koordinasi teknis pembangunan (rakortekbang) pusat dan daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, untuk menjadi bahan masukan dalam musrenbangnas.
