Merdeka.com – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan syarat analisis dampak lingkungan (amdal) pembangunan Pelabuhan Jetty di Kawasan Industrial Park Indonesia (KIPI), Tanah Kuning, Kalimantan Utara sudah di tahap penyelesaian.
Pembangunan Pelabuhan Jetty dilakukan untuk mendukung pembangunan Kawasan Industri Kalimantan Indonesia (KIKI) dan Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) di Kalimantan Utara yang menjadi salah satu proyek strategis nasional.
“Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)-nya sudah dilakukan. Syarat-syarat lainnya sudah dipenuhi dengan sedang dalam tahap finalisasi,” kata Budi di Tanah Kuning, Jumat (19/8).
Pihaknya juga telah berbicara langsung dengan dengan gubernur, bupati, dan Kapolda setempat agar proses Amdal dilakukan dengan hati-hati agar pembangunan pelabuhan ini dapat berdampak baik. Dia juga mengimbau kepada Pemda, swasta, dan pemangku kepentingan terkait, agar turut memperhatikan aspek sosial dengan melibatkan peran masyarakat sekitar dalam pembangunan.
“Hal ini sebagai bentuk kepedulian terhadap para nelayan dan masyarakat sekitar yang terdampak dan harus berpindah tempat,” imbuhnya.
Peran pemerintah dalam pengembangan kawasan yang dibangun menggunakan skema business to business (B2B) atau non APBN ini adalah memfasilitasi percepatan perizinan dan insentif sesuai ketentuan aturan yang ada, agar pembangunan kawasan industri ini dapat menjadi kawasan yang kondusif dan ramah bagi investor.
Kementerian Perhubungan berkomitmen mendukung kelancaran konektivitas transportasi. Setelah proses perizinan diselesaikan, pembangunan jetty dapat dimulai dan ditargetkan dapat selesai pada akhir tahun 2022.
Kawasan Industri Kalimantan Indonesia/KIKI dibangun pada lahan seluas 4.704 hektar dan Kalimantan Industrial Park Indonesia/KIPI dibangun seluas 24.782 hektar. KIPI dan KIKI akan dibangun untuk pelabuhan umum (kargo umum, curah kering, curah cair), terminal khusus (alumunium), dan terminal khusus petrochemical (curah kering, curah cair, peti kemas).
Pembangunan kawasan ini merupakan wujud dari upaya pemerintah melakukan transformasi ekonomi dari produsen bahan mentah menjadi penghasil barang setengah jadi dan barang jadi (hilirisasi industri). Diharapkan keberadaan kawasan ini dapat menumbuhkan titik ekonomi baru, mendatangkan investasi, dan dapat membuka lapangan pekerjaan.
Dalam kunjungan kerjanya ke Kaltara, Menhub juga melakukan peninjauan ke Pelabuhan Malundung, Kota Tarakan, untuk membahas sejumlah peluang pengembangan fungsi pelabuhan yang memberikan nilai tambah. [azz]
Baca juga:
Otoritas Pelabuhan Marunda Diminta Disiplin Bayar PNBP
Erick Thohir: Pelabuhan Terminal Kijing Perkuat Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan
Menhub Budi Targetkan Pembangunan Pelabuhan Sanur Rampung Sebelum KTT G20
Aturan Terbaru, Jemaah Haji Wajib Tes Antigen saat Tiba di Tanah Air
Menteri Erick Ungkap Penyebab Biaya Logistik Ekspor RI Mahal
Genjot Ekspor, Jokowi Minta Kemenhub Optimalkan Pelabuhan di Babel
Artikel ini bersumber dari www.merdeka.com.
