tribun-nasional.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan belanja negara yang dihabiskan selama Januari 2023 sebanyak Rp 141,4 triliun. Belanja apa saja ya?
Total itu terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 83,2 triliun yang cakupannya dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) Rp 28,7 triliun, non K/L Rp 54,5 triliun, dan transfer ke daerah Rp 58,2 triliun.
Sri Mulyani menyebut realisasi belanja pemerintah pusat Rp 83,2 triliun merupakan 3,7% dari total pagu belanja pusat seluruh tahun 2023. Total anggaran Rp 3.061 triliun pada APBN 2023.
Secara rinci, Rp 83,2 triliun dihabiskan untuk belanja K/L Rp 28,7 triliun dan non K/L Rp 54,5 triliun. Dana yang dihabiskan oleh K/L digunakan untuk belanja untuk pengadaan peralatan sekolah, prasarana, pemeliharaan, penyaluran bansos, dan termasuk operasional K/L.
“Belanja non K/L, telah mencapai Rp 54,5 triliun, terutama untuk pembayaran pensiun dan penyaluran subsidi non energi. Jadi belanja non K/L sangat besar untuk pembayaran pensiun dan subsidi non energi,” ungkapnya.
Kemudian, realisasi anggaran per Januari 2023 juga digunakan untuk anggaran kesehatan, ketahanan pangan, dan bantuan sosial. Belanja untuk kesehatan menghabiskan Rp 5,3 triliun
“Terutama untuk bantuan untuk iuran JKN ini seluruh keluarga-keluarga miskin anggota keluarganya mendapatkan kartu BPJS dan iurannya dibayar pemerintah. Itu untuk 96,7 juta peserta. Serta untuk pelayanan kesehatan RS TNI dan polri. Belanja non K/L pembayaran seluruh jaminan kesehatan PNS, TNI, Polri mencapai Rp 870 miliar,,” terang Sri Mulyani.
Selanjutnya digelontorkan juga anggaran Rp 900 miliar yang digunakan oleh Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sri Mulyani berharap realisasi anggaran ketahanan pangan ini juga bisa menekan harga beras yang tengah mengalami lonjakan.
“Untuk PUPR pembangunan bendungan dari irigasi Rp 630 miliar, dan Kementan Rp 125 miliar serta KKP 99,4 miliar. Ini untuk kegiatan K/L. Kita berharap harga pangan, beras diharapkan bisa stabil,” jelasnya.
Realisasi paling besar digunakan pada anggaran perlindungan sosial Rp 14,6 triliun. Rinciannya belanja K/L Rp 3,9 triliun untuk Kementerian Sosial menyalurkan bansos bencana asistensi penyandang disabilitas. Selain itu, juga digunakan Kementerian Agama untuk beasiswa di lingkungan kementerian tersebut.
Sementara belanja non K/L dihabiskan Rp 10,7 triliun yang digunakan untuk membayarkan subsidi KUR. “Kami membayar subsidi bunga kredit masyarakat yang mendapatkan suku bunga murah karena APBN membelanjakan subsidi Rp 10, 7 triliun untuk mensubsidi bunga agar tidak mengalami kenaikan suku bunga dari pinjaman,” tutupnya.
