tribun-nasional.com – Pengusaha semringah dengan ditunjuknya Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono sebagai penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta. Heru akan menggantikan Anies Baswedan yang berakhir masa tugasnya per 16 Oktober mendatang.
Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta Sarman Simanjuntak menyatakan hal ini sudah sesuai harapan pelaku usaha yang menjadi hasil Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh DPD HIPPI DKI Jakarta pada tanggal 20 September 2022 yang lalu.
Sarman mengatakan Heru sebelumnya pernah menjadi pejabat yang pernah bertugas di Pemprov DKI Jakarta. Maka dari itu, Heru sudah pasti memahami karakteristik kota Jakarta sebagai kota jasa.
“Pak Heru pernah menjadi Walikota Jakarta Utara,Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri dari sisi leadership sudah memiliki kapabilitas yang mumpuni,” ungkap Sarman dalam keterangannya, Minggu (9/10/2022).
Dengan modal itu, pengusaha berharap ketika Heru memulai tugas sebagai pengganti Anies untuk sementara tidak perlu adaptasi atau melakukan penyesuaian lagi. Diharapkan Heru sudah langsung bisa bekerja karena sudah mengenal birokrasi Pemprov DKI Jakarta dari dari tingkat tingkat pemerintahan provinsi hingga ke kelurahan.
Sebagai Kepala Sekretariat Presiden, Heru juga dinilai pengusaha punya pola komunikasi dengan Pemerintah Pusat yang lebih baik. Mulai dari kementerian terkait ataupun antar pemerintah daerah.
“Dipastikan modal itu membuat semakin efektif dan produktif untuk kelancaran berbagai program pembangunan kota Jakarta,” kata Sarman.
Sarman menyatakan utama dan prioritas yang harus dilakukan Heru sebagai pejabat sementara Gubernur DKI Jakarta adalah mengawal proses pemulihan ekonomi Jakarta di tengah turbulensi perekonomian nasional dan global.
“Mengingat Jakarta di samping sebagai ibukota Negara dan pusat Pemerintahan juga menjadi pusat ekonomi dan keuangan nasional yang memberikan kontribusi dan penyokong terhadap perekonomian nasional,” sebut Sarman.
Jakarta sendiri menyumbang 17% dari PDB Nasional yang menjadikan Jakarta sebagai penyumbang terbesar PDB Indonesia. Jauh diatas provinsi lain.
Di sektor keuangan Jakarta memegang peranan penting karena outstanding kredit di Jakarta mencapai 29% dari kredit nasional dan simpanan masyarakat mencapai 49% dari total simpanan nasional.
Selain itu transaksi non tunai mencapai 40% dari total transaksi sebesar Rp 7.361 triliun. Ekonomi Jakarta juga didominasi sektor keuangan, persewaan, usaha jasa, perdagangan, hotel, restoran, industri pengolahan dan pariwisata.
“Besarnya kekuatan ekonomi Jakarta menjadikannya sebagai magnet bagi investor untuk menanamkan modalnya di berbagai sektor,” kata Sarman.
Pelaku usaha juga meminta Heru dapat menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan kebijakan yang pro bisnis dan pro dunia usaha sehingga target pertumbuhan ekonomi Jakarta 2022 di kisaran 5,3-6,1% (yoy) dapat tercapai.
“Kita berharap berbagai kebijakan senantiasa berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pelaku usaha memiliki kepastian hukum dan adanya komunikasi secara berkala dengan para pelaku usaha untuk mendengar berbagai masukan, saran dan pandangan untuk selanjutnya dapat diimplementasikan dalam sebuah kebijakan agar berbagai sektor usaha yang menggerakkan perekonomian Jakarta tumbuh positif dan produktif,” papar Sarman.
