tribun-nasional.com – JAKARTA – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, program Kartu Prakerja telah diikuti 16,4 juta peserta dari 2020 hingga 2022. Program ini menjadi penentu atau game changer dalam upaya pemerintah mengembangkan sumber daya manusia (SDM).
“Ini merupakan sebuah game changer, karena untuk pertama kalinya pelatihan ini menggunakan dana pemerintah dari bendahara umum negara (BUN) tapi tidak mampir di kementerian/lembaga (K/L). Dalam tiga tahun masih per tahun kira-kira Rp 20 triliun, dana langsung dari BUN ke rekening peserta program Kartu Prakerja yang eligible,” ucap Airlangga Hartarto dalam acara B Universe Economic Outlook 2023 di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa (14/02/2023).
Menurut Airlangga, program Kartu Prakerja bertujuan mengembangkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, serta mengembangkan kewirausahaan.
Dia menjelaskan, dalam tiga tahun pelaksanaan, terdapat 45 juta pendaftar di situs Kartu Prakerja terverifikasi email, Nomor Induk Kependudukan ( NIK), Kartu Keluarga (KK), dan nomor handphone. Dari jumlah itu ada 16,45 juta penerima Kartu Prakerja dalam 47 batch.
Airlangga Hartarto mengungkapkan, usia pendaftar Kartu Prakerja terbagi atas 18-25 tahun (24%), 26-35 tahun (33%), 36-45 tahun (23%), 46-55 tahun (14%), dan di atas 55 tahun (6%). Dari sisi tempat tinggal, 59% di desa dan 41% di kota. Sedangkan dari tingkat pendidikan, sarjana mencapai 12%, diploma 5%, SMA/SMK sebesar 51%, SMP 16%, dan SD 16%.
“Masyarakat yang ikut program Kartu Prakerja harus mengambil pendidikan. Mereka yang eligible dicek KYC (know your customer), terakhir kami menggunakan face recognition. Ini langsung masuk ke e-wallet, jadi dari government to people,” kata Airlangga.
Keberhasilan program Kartu Prakerja pada 2020 sampai 2022, kata Airlangga, membuat program ini dipandang positif oleh negara lain. Bahkan Airlangga diundang United Nations Development Programme (UNDP) untuk menyampaikan tentang implementasi program tersebut.
“Kita (Indonesia) menjadi perhatian, baik di UNDP maupun di berbagai negara. Kami diminta presentase untuk dibuat di negara lain. Dari 45 juta pendaftar, nggak ada yang antre di satu kantor, seluruhnya online. Ini the future of work dan the future of e-government, dibuat prototipenya,” papar dia.
