tribun-nasional.com – JAKARTA, Investor.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkolaborasi bersama Kementerian Sosial (Kemensos) membangun rumah susun (rusun) di Kota Bekasi, Jawa Barat bagi bagi pekerja di sektor informal.
Rusun yang dibangun di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi setinggi lima lantai biaya sewa terjangkau yakni Rp 10.000 per bulan.
“Pembangunan Rusun ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian PUPR dan Kemensos yang sangat baik dan perlu dilaksanakan sebagai solusi penanganan masalah sosial dan bagian penyelesaian masalah perumahan untuk masyarakat di sektor informal,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, dalam keterangannya, baru baru ini.
Prosesi peresmian Rusun tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Menteri Sosial, Tri Rismaharini dan pemotongan pita didampingi Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi, Walikota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono, dan Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto.
Menurut Iwan, pembangunan Rusun tersebut juga sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Rusun ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang bekerja di sektor informal dan berpenghasilan tidak tetap untuk dapat memiliki hunian yang layak sekaligus mendorong semangat mereka untuk bekerja dan beraktifitas bersama keluarganya,” katanya.
Lebih lanjut, Iwan menerangkan, Rusun Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi yang diperuntukkan khususnya bagi eks gelandangan dan pengemis. Lokasi pembangunannya berada di di Jalan H.M Joyomartono No. 19 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi dan untuk kelengkapan meubelairnya dilaksanakan pada tahun anggaran 2022.
Rusun tersebut dibangun sebanyak satu twinblok ini memiliki hunian tipe 24 MBR khusus sebanyak 93 unit yakni 88 unit reguler dan 5 unit difabel dengan kapasitas hunian sebanyak 362 orang. “Kami juga melengkapi rusun ini dengan meubelair yang terdiri dari meja, kursi, lemari, dan tempat tidur susun di setiap huniannya. Total nilai anggarannya sebesar Rp 34,5 miliar,” terangnya.
Kementerian PUPR, imbuh Iwan, saat ini juga sedang menyelesaikan pembangunan Rusun serupa di Jakarta Timur dan Kota Solo. Dirinya juga berharap dukungan dari kementerian/ lembaga terkait serta pemerintah daerah guna mendukung pelaksanaan pembangunan Rusun untuk MBR tersebut. “Kami siap mendukung Kementerian Sosial untuk membantu MBR memiliki hunian layak dan terjangkau,” terangnya.
Sementara itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan sangat berterimakasih atas dukungan Kementerian PUPR khususnya kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang telah membangun Rusun yang sangat baik tersebut.
Menurutnya hal tersebut merupakan salah satu wujud perhatian pemerintah kepada MBR agar mereka bisa memiliki hunian yang layak. “Kami siap mengelola rusun ini dan nantinya masyarakat yang terdata akan dikenakan biaya sewa untuk tinggal di Rusun tersebut hanya Rp 10.000 per bulan. Saat ini sebanyak 93 kepala keluarga telah terdata untuk tinggal di Rusun tersebut dan diharapkan mereka bisa berusaha untuk dapat meningkatkan perekonomiannya,” ujarnya.
