Iran meminta jaminan ekonomi dari AS terkait usaha Washington dan beberapa negara besar lainnya untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015 yang telah lama terhenti agar “tidak disengat dua kali” dengan cara yang sama, kata menteri luar negeri Iran.
Perjanjian tersebut, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA), memberikan keringanan sanksi-sanksi kepada Iran sebagai imbalan atas pembatasan program nuklirnya untuk menjamin bahwa negara itu tidak dapat mengembangkan senjata nuklir, sesuatu yang selalu dibantahnya.
Tetapi penarikan sepihak AS dari perjanjian itu pada 2018 di bawah presiden saat itu, Donald Trump, dan penerapan kembali sanksi-sanksi ekonomi yang menggigit mendorong Iran untuk mulai melanggar komitmennya sendiri.
“Kami tidak ingin disengat dua kali dengan cara yang sama. Untuk dapat menikmati manfaat ekonomi penuh dari JCPOA, Amerika harus memenuhi beberapa komitmen dan jaminan,” kata Hossein Amir-Abdollahian kepada televisi pemerintah dalam sebuah wawancara pada Kamis malam.
“Kami sekarang berada pada tahap di mana kami memiliki teks yang siap di depan kami; kami setuju dengan semua pihak tentang 95 persen kontennya,” katanya. “Kami serius untuk mencapai kesepakatan yang baik, kuat, dan langgeng. Kami tidak menginginkan kesepakatan asal-asalan.”
Pembicaraan di Wina yang dimulai pada April 2021 untuk memulihkan kesepakatan telah terhenti sejak Maret di tengah perselisihan antara Teheran dan Washington dalam beberapa masalah. Kedua belah pihak berunding secara tidak langsung melalui koordinator Uni Eropa.
Qatar menjadi tuan rumah pembicaraan tidak langsung bulan lalu antara Amerika Serikat dan Iran dalam upaya untuk mengembalikan proses itu ke jalurnya, tetapi diskusi itu bubar setelah dua hari tanpa terobosan.
“Amerika belum berhasil meyakinkan bahwa kami dapat menikmati manfaat ekonomi penuh dari JCPOA,” kata Amir-Abdollahian. Tapi, ia mengatakan bahwa Iran akan melanjutkan negosiasi tidak langsungnya dengan AS melalui Uni Eropa.
Pada hari Kamis, juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price mengatakan Iran tampaknya belum membuat keputusan politik yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan timbal balik sesuai JCPOA.
“Kami terus terlibat dalam diplomasi tidak langsung dengan Iran, berkat upaya Uni Eropa dan mitra lainnya, tetapi Iran, setidaknya sampai saat ini, belum menunjukkan kecenderungan untuk mencapai kesepakatan itu,” kata sebuah pernyataan di situs web departemen itu. [ab/uh]
Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.
