Komisi Pemilu Pakistan Tuding Partai Imran Khan Terima Sumbangan Ilegal

Partai mantan perdana menteri Pakistan Imran Khan menerima jutaan dolar dana ilegal dari sejumlah individu dan kelompok asing, kata Komisi Pemilu Pakistan, Selasa (2/8).Kasus ini bermula pada tahun 2014 ketika seorang anggota pendiri Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) yang tidak puas mengajukan kasus terhadap kepemimpinan partainya yang menuduhnya melakukan penyimpangan keuangan.

Komisi Pemilu Pakistan menemukan bahwa partai Khan menyembunyikan 16 rekening bank dan menerima sumbangan dari sejumlah orang asing atau kelompok asing yang berbasis di Australia, Kanada, Uni Emirat Arab, dan Kepulauan Cayman. Undang-undang Pakistan melarang partai politik menerima dana dan sumbangan dari individu dan perusahaan asing.

Komisi itu juga mengatakan bahwa rincian keuangan yang disampaikan oleh Khan “ditemukan sangat tidak akurat”.

Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, yang mulai berkuasa pada April setelah penggulingan Khan, mengatakan putusan komisi menunjukkan “sekali lagi bahwa Khan benar-benar pembohong”.

“Bangsa kita harus merenungkan implikasi dari politiknya yang didanai oleh orang asing,” kata Sharif dalam cuitan hari Selasa. Tuduhan itu dibantah oleh partai Khan.

Fawad Chaudhry, pemimpin partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) meninggalkan kantor komisi pemilihan Pakistan di Islamabad pada 2 Agustus 2022. (Aamir QURESHI / AFP)

Fawad Chaudhry, pemimpin partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) meninggalkan kantor komisi pemilihan Pakistan di Islamabad pada 2 Agustus 2022. (Aamir QURESHI / AFP)

Menanggapi keputusan tersebut, pemimpin senior PTI Fawad Chaudhry mengatakan partainya telah menerima dana dari “orang Pakistan di luar negeri”, bukan warga negara asing.

“Orang Pakistan di luar negeri adalah tulang punggung ekonomi Pakistan, dan kami akan terus bergantung pada mereka untuk pendanaan,” kata Chaudhry kepada wartawan

Khan, yang mantan bintang kriket, meraih kekuasaan pada tahun 2018 karena kejenuhan para pemilih pada sistem politik dinasti dari dua partai besar negara itu. Khan berjanji untuk menghapus korupsi dan kronisme yang telah bercokol selama beberapa dekade di negara itu.

Namun pada bulan April, ia disingkirkan melaui mosi tidak percaya – yang sebagian disebabkan oleh kegagalannya memperbaiki situasi ekonomi negara yang memprihatinkan, termasuk utang yang melumpuhkan, menyusutnya cadangan mata uang asing dan inflasi yang melonjak. Khan juga dilaporkan berselisih dengan militer negara itu yang sangat berpengaruh.

Khan sejak itu menggelar serangkaian aksi unjuk rasa, menggembar-gemborkan klaim bahwa ia digulingkan dari jabatannya lewat “konspirasi asing” dan karena adanya tekanan yang meningkat pada koalisi bekas partai-partai oposisi yang sekarang berkuasa. [ab/uh]

Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.

Tinggalkan Balasan