Pemerintah junta Myanmar memasang kamera buatan China yang memiliki kemampuan pengenalan wajah di lebih banyak kota di seluruh negeri, kata tiga orang yang mengetahui langsung masalah tersebut.
Dalam tender untuk pengadaan dan pemasangan kamera keamanan dan teknologi pengenalan wajah, rencana tersebut digambarkan sebagai proyek yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan, dalam beberapa kasus, menjaga perdamaian sipil, kata orang-orang yang terlibat atau terlibat dalam proyek tersebut.
Sejak kudeta Februari 2021, pihak berwenang setempat telah memulai proyek pengawasan kamera di setidaknya lima kota, termasuk Mawlamyine – kota terbesar keempat di negara itu, menurut informasi dari tiga orang yang meminta untuk tidak disebutkan namanya.
Proyek baru tersebut merupakan tambahan dari lima kota di mana sistem kamera yang disebut-sebut sebagai tindakan pencegahan kejahatan dipasang atau direncanakan oleh pemerintah sebelumnya yang dipimpin Aung San Suu Kyi, menurut sumber dan media lokal.
Para pengunjuk rasa meneriakkan slogan dan berbaris di jalan kotapraja Myaynigone selama demonstrasi anti-kudeta di Yangon, Myanmar, 9 April 2021. (Foto: AP)
Junta sedang merencanakan sistem pengawasan kamera untuk sejumlah kota di masing-masing dari tujuh negara bagian dan tujuh wilayah Myanmar, kata salah satu sumber.
Closed-circuit television (CCTV) atau sistem pengawasan video digunakan di banyak kota di seluruh dunia untuk mencegah kejahatan. Perangkat lunak pengenalan wajah yang semakin kontroversial juga digunakan, dengan teknologi yang semakin berkembang di Amerika Serikat untuk tujuan penegakan hukum. Beberapa sistem canggih, seperti yang digunakan di kota-kota China, menggunakan kecerdasan buatan untuk mencocokkan gambar orang secara real-time dengan database gambar.
Orang-orang yang mengetahui langsung proyek-proyek Myanmar dan kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan mereka khawatir proyek-proyek baru itu dapat digunakan untuk menindak para aktivis dan kelompok-kelompok perlawanan, yang keduanya telah ditetapkan sebagai teroris oleh junta setelah kudeta.
“Kamera pengintai menimbulkan risiko serius bagi aktivis demokrasi (Myanmar) karena militer dan polisi dapat menggunakannya untuk melacak pergerakan mereka, mencari tahu hubungan antara aktivis, mengidentifikasi rumah aman dan tempat berkumpul lainnya, dan mengenali serta mencegat mobil dan sepeda motor yang digunakan oleh para aktivis,” kata Wakil Direktur Asia Human Rights Watch Phil Robertson dalam sebuah pernyataan kepada Reuters.
Junta Myanmar telah melakukan pengawasan ketat yang luas. Mereka telah memasang spyware pencegat di penyedia telekomunikasi dan internet untuk menyadap komunikasi warganya dan mengerahkan unit “pertempuran informasi” untuk memantau dan menyerang pembangkang secara online, Reuters melaporkan.
Demonstran anti-kudeta berbaris selama demonstrasi di Yangon, Myanmar. (Foto: AP)
Tentara memiliki petugas yang didedikasikan untuk menganalisis umpan kamera pengintai, Nyi Thuta, mantan kapten yang membelot dari militer pada akhir Februari 2021, mengatakan kepada Reuters.
Dia mengatakan dia tidak mengetahui berapa banyak petugas yang ditugaskan untuk pekerjaan ini, tetapi menjelaskan ia telah mengunjungi ruang kontrol CCTV yang dikelola oleh tentara di Ibu Kota Naypyidaw. Reuters tidak dapat memverifikasi pernyataan tersebut secara independen dan juru bicara junta tidak menanggapi permintaan komentar. [ah/rs]
