PM Inggris Minta Maaf karena Menunjuk Pejabat yang Diduga Melakukan Pelecehan Seksual

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, pada Selasa (5/7), meminta maaf atas caranya dalam merespons tuduhan pelecehan seksual yang dialamatkan pada seorang anggota senior di pemerintahannya. Permintaan maaf itu disampaikan setelah munculnya tekanan beberapa dalam hari terakhir.

Johnson ditekan untuk menjelaskan apa yang ia ketahui tentang tuduhan pelecehan seksual sebelumnya terhadap anggota parlemen Chris Pincher, yang pada Kamis (30/6) lalu, telah mengundurkan diri dari posisinya sebagai Penjabat Wakil Ketua di tengah munculnya aduan bahwa ia telah meraba-raba dua laki-laki di sebuah klub pribadi.

Ketika ditanya apakah penunjukkan Pincher dalam pemerintahan merupakan kesalahan, Johnson mengatakan “saya pikir itu kesalahan dan saya minta maaf untuk itu. Jika dipikir-pikir penunjukkan ini merupakan hal yang salah untuk dilakukan.”

Johnson menggarisabawahi bahwa ia “meminta maaf kepada semua orang yang telah terdampak dengan peristiwa tersebut. Saya benar-benar menjelaskan bahwa tidak ada tempat dalam pemerintahan ini bagi siapa pun yang merupakan seorang predator atau yang menyalahgunakan posisi mereka.”

Dalam lima hari terakhir, pemerintah telah berulangkali mengubah penjelasan yang diberikan. Para menteri awalnya mengatakan Johnson tidak mengetahui tuduhan apapun terhadap Pincher ketika ia mempromosikan Pincher untuk menduduki jabatan tersebut pada Februari lalu.

Seorang juru bicara pemerintah, pada Senin lalu (4/7), mengatakan Johnson mengetahui tuduhan pelanggaran seksual “baik yang diselesaikan atau tidak, dan berkembang menjadi pengaduan resmi.”

Pernyataan tersebut tidak lantas diterima bulat-bulat oleh Simon McDonald, seorang pegawai negeri sipil paling senior di Kantor Urusan Luar Negeri dari 2015 hingga 2020. Dalam langkah yang sangat tidak biasa, McDonald, pada Selasa (5/7), mengatakan bahwa kantor perdana menteri masih belum mengatakan yang sesungguhnya.

Petikan surat McDonald kepala Badan Kehormatan dari Komisaris Parlemen bahwa ia menerima keluhan tentang perilaku Pincher pada musim panas tahun 2019, tidak lama setelah Pincher menjadi Menteri Luar Negeri. Investigasi itu menguatkan keluhan tersebut dan Pincher meminta maaf atas tindakannya, ujar McDonald.

Beberapa jam setelah pernyataan McDonald keluar, kantor perwakilan Johnson mengubah lagi ceritanya dengan mengatakan ia lupa diberitahu bahwa Pincher adalah subjek pengaduan resmi.

Pengungkapan terbaru itu telah memicu ketidakpuasan dalam kabinet Johnson setelah para menteri dipaksa untuk secara terbuka menyampaikan pesan bantahan perdana menteri, hanya untuk mengubah penjelasannya pada hari berikutnya.

Dua menteri kabinet yang paling senior, yaitu Kepala Keuangan Rishi Sunak dan Menteri Kesehatan Sajib Javid, mengundurkan diri dalam hitungan menit satu sama lain. Langkah ini dinilai dapat mengakhiri kepemimpinan Johnson setelah terlibat skandal selama beberapa bulan. Sunak dan Javid dinilai dapat menjadi calon pemimpin Partai Konservatif jika Johnson dipaksa mundur dari jabatannya. [em/lt]

Artikel ini bersumber dari www.voaindonesia.com.

Tinggalkan Balasan