tribun-nasional.com – Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut dokter-dokter dan tenaga perawat yang diberangkatkan pemerintah ke Turki untuk membantu korban gempa akan bertugas selama satu bulan.
“Mereka (tenaga medis) akan ditempatkan kira-kira satu bulan, kemudian akan kirim tadi itu tenaga pengganti yaitu dokter-dokter dan perawat dan ahli kesehatan yang berkaitan dengan penyakit-penyakit menular yang biasanya akan terjadi setelah sekitar satu bulan kejadian bencana,” kata Muhadjir Effendy di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa.
Muhadjir menyampaikan hal tersebut setelah melakukan rapat terbatas bersama bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto.
Ia menjelaskan kloter pertama 62 tenaga medis dari Indonesia telah diberangkatkan pada 11 Februari 2023 dan kloter kedua juga sudah diberangkatkan pada 13 Februari 2023 sebanyak 181 personel.
“Terutama untuk pertolongan pertama yaitu SAR dan tenaga medis untuk pertolongan pertama dibutuhkan dokter-dokter ortopedi, bedah ortopedi, dan pada berikutnya nanti Insya Allah setelah tim pertama ini ditarik, akan kita kirim tahap kedua kemungkinan yaitu dokter-dokter yang khusus dan perawat, ahli kesehatan yang menangani penyakit-penyakit menular,” jelas Muhadjir.
Sedangkan untuk bantuan logistik, Pemerintah Indonesia juga berencana akan mengirim bantuan pada 20 Februari 2023.
“Insya Allah akan diberangkatkan pada 20 Februari yang akan kita berangkatkan sebanyak 4 pesawat kargo untuk mengirim bahan pangan, peralatan yang dibutuhkan, termasuk selimut. Pokoknya yang sesuai dengan permintaan dari Pemerintah Turki dan Pemerintah Suriah,” tambah Muhadjir.
Berdasarkan data terakhir yang diterima pemerintah, jumlah WNI yang meninggal dunia akibat gempa Turki ada 2 orang, sedangkan 123 orang WNI telah dievakuasi dan saat ini berada di shelterKBRI Ankara.
“Secara teknis saya belum mendapatkan informasi apakah (WNI yang meninggal dunia) harus dibawa ke Indonesia atau cukup dimakamkan di sana, saya belum mendapatkan informasi tapi ini menjadi domain dari Kementerian Luar Negeri,” ungkap Muhadjir.
Muhadjir juga menyebut pemerintah belum memutuskan apakah akan memberikan santunan bagi WNI yang menjadi korban jiwa dari musibah tersebut.
“Apakah itu perlu ada santunan dari Pemerintah Indonesia atau tidak, nanti akan saya bicarakan dengan kementerian teknis, ini di bawah tanggung jawab dari Kementerian Sosial. Nanti saya akan konsultasi, akan saya sampaikan pada Bu Risma,” tambah Muhadjir.
