News  

Wagub DKI soal Dugaan Pungli SKK Pengangkatan Guru Honorer Aspal: Jika Benar Ada Sanksi

Suara.com – Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku belum mengetahui soal adanya dugaan oknum pejabat Dinas Pendidikan DKI yang melakukan pungutan liar (pungli) pada guru kontrak kerja individu (KKI) atau honorer. Atas informasi itu, Riza memastikan akan melakukan evaluasi dalam proses perekrutan tenaga pendidik.

Dugaan pungli itu pertama kali diembuskan oleh Edu Watch Indonesia (EWI). Bahkan, EWI mengatakan bahwa surat pengangkatan (SK) kepada guru honorer tersebut asli tapi palsu.

“Info seperti ini penting bagi kami, untuk mematikan proses rekrutmen tidak hanya berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada, tapi harus bebas dari pungli,” kata Wagub DKI di Balai Kota, Senin (22/8/2022).

Riza juga memastikan kalau pihaknya akan melakukan pengecekan dan pengawasan terkait informasi itu. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang akan melakukan pengecekan.

Baca Juga:
Soal Dugaan Geng dan Sekda Bayangan di Pemprov DKI, Wagub: Kami Harap Bisa Saling Sinergi

“Dalam rangka proses pengecekan ya, monitoring pengawasan dan evaluasi, terima kasih pengawasan yang ada nanti dinas terkait untuk pengecekan,” sambungnya.

Apabila dugaan tersebut terbukti benar, beber Riza, akan ada sanksi tegas.

“Kalau terbukti ada saksi bagi yang bersangkutan, semua pelanggaran tindak yang tidak sesuai etika itu ada sanksi PNS, pegawai di Pemprov,” pungkas Wagub DKI.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif EWI, Annas Fitrah Akbar mengatakan, temuan itu berasal dari aduan masyarakat yang beredar di lingkungan Balai Kota DKI Jakarta.

Atas hal itu, guru KII yang diangkat tidak mendapat gaji sebagaimana mestinya.

Baca Juga:
Wagub Riza Ungkap Pasien Cacar Monyet Pertama di Indonesia: Tinggal di Kosan, Laki-Laki, Baru dari Eropa Barat

“Berdasarkan laporan aduan masyarakat yang beredar di lingkungan Balai Kota bahwa SK Guru KKI yang diduga aspal ini sudah ada sejak 2021 berupa SK pengangkatan guru KKI namun tidak mendapatkan NIK KI, sehingga tidak mendapatkan hak gaji sebagaimana mestinya guru KKI,” kata Annas dalam keterangannya.


Artikel ini bersumber dari www.suara.com.

Tinggalkan Balasan