Misbakhun: Meski Dikontrol Ketat, IHT Masih Kontribusi Rp 230 T ke Negara

tribun-nasional.com – Jakarta Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun kembali menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat yang menggantungkan hidup pada industri hasil tembakau (IHT). Menurut dia, selama ini kebijakan negara terhadap pelaku IHT sering tidak adil.

Enam+

“Saya berterima kasih kepada mas Huda dan tim yang membuka silaturrahim kembali,” kata Misbakhun saat mengunjungi KUD Sumberrejo Unit SKT atau Mitra Produksi Sigaret (MPS) di Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dikutip Sabtu (29/10/2022).

“Semua hanya berbicara kesehatan, tetapi tidak pernah berbicara bagaimana petani tembakau, bagaimana ibu-ibu pekerja SKT (sigaret keretek tangan),” katanya.

Pernyataan legislator Partai Golkar itu langsung disambut aplaus para ibu pekerja SKT dan pengurus KUD Sumberrejo. Menurut Misbakhun, dirinya punya kewajiban mewujudkan aspirasi konstituennya yang bergantung pada IHT.

“Ini adalah tugas konstitusional saya yang dipilih oleh petani tembakau, buruh rokok. Saya berkewajiban untuk memperjuangkan nasib mereka,” tutur wakil rakyat dari Daerah Pemilihan II Jatim yang meliputi Pasuruan dan Probolinggo itu.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu juga menyinggung rencana pemerintah merevisi PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Misbakhun menyebut alasan yang mendasari rencana revisi itu hanya isu kesehatan.

Menurut Misbakhun, sampai saat ini IHT sudah dalam kontrol ketat. Meski di bawah kontrol yang begitu ketat, katanya, IHT masih mampu memberikan kontribusi sebesar Rp 230 triliun kepada negara.

Namun, legislator kelahiran Pasuruan itu juga menyoroti tiadanya pembelaan dari negara untuk para petani tembakau yang telah memberikan kontribusi besar bagi perekonomian. Oleh karena itu, dia menyebut hal tersebut merupakan bentuk ketidakadilan.

“Ini kebijakan yang tidak adil. Petani tembakau itu tidak pernah mendapatkan haknya sebagai orang Indonesia yang hidup dengan bertani. Tidak ada advokasi program dan anggaran yang baik kepada petani tembakau,” ucap Misbakhun.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Pejuangkan Petani

Pada kesempatan sama, Direktur MPS Unit SKT Sukorejo, Pasuruan Nurul Huda mengapresiasi kiprah Misbakhun dalam membela pelaku IHT selama ini. Menurutnya, banyak pelaku IHT yang merasa tertolong kegigihan Misbakhun.

“Kami punya seribu pekerja yang bekerja di pabrik ini. Pak Misbakhun adalah tokoh yang konsisten dalam memperjuangkan petani dan IHT, sehingga kami tetap punya harapan untuk tetap bisa mencari rezeki di sektor ini (industri keretek),” ucap Nurul Huda.

Nurul Huda menambahkan, keberadaan MPS Sukorejo Unit SKT di Pasuruan selama ini memberikan efek pengganda (multiplier effect) bagi roda ekonomi lingkungan sekitar. Nurul Huda lantas mencontohkan, keberadaan rumah kos bagi pekerja, jasa ojek, kehadiran pasar yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat.

Lebih lanjut, sambung Huda, MPS Unit SKT juga berkomitmen mewujudkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) secara berkala. Perusahaan juga berkomitmen menjalankan mandat UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yakni dengan mengakomodasi pemenuhan pekerja disabilitas.

“Termasuk di dalamnya meningkatkan derajat ekonomi pekerja disabilitas dengan mendorong untuk berwirausaha, serta mendukung upaya kesejahteraan keluarga pekerja dan lingkungan sekitar,” tambahnya.

Enam+

Kawal Kebijakan Pemerintah

Salah seorang pelinting, Bidah, juga memuji konsistensi Misbakhun membela para pekerja SKT dan pelaku IHT.

“Kami juga menanggung anak-anak yang masih usia sekolah. Kami sangat berterima kasih banyak karena Bapak (Misbakhun) memperjuangkan nasib kami di DPR,” kata Bidah.

Menanggapi pernyataan itu, Misbakhun pun berjanji akan terus memperjuangkan konstituennya yang hidup dari IHT. Politikus yang dikenal gigih membela petani tembakau itu berjanji akan terus berjuang di DPR untuk mengawal kebijakan pemerintah kepada pelaku IHT tetap adil.

“Tugas saya memastikan dan memperjuangkan agar ibu-ibu semua bisa tetap bekerja, karena ibu-ibu semua adalah tulang punggung keluarga dan yang menanggung biaya sekolah anak-anak. Saya akan perjuangkan itu,” katanya.